Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia. Also, It isn't clear from Post 82A on the Perppu no matter whether a corporation needs to be formally sanctioned https://redhotbookmarks.com/story19314298/5-easy-facts-about-reformasi-intelijen-indonesia-described